Aiptu ZK Polisi Tangguhkan Penahanan Ajudan Ketua DPRA Tersangka Khalwat Diperiksa Propam

BANDA ACEH – Dalam sebuah insiden yang menyita perhatian publik, Aiptu ZK, seorang oknum polisi, telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua individu yang menjadi tersangka kasus khalwat, YS dan ND. Permohonan ini kini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh.

Pemeriksaan Oleh Propam

Proses pemeriksaan terhadap Aiptu ZK dilakukan secara mendalam guna menginvestigasi kronologi dan dasar dari tindakan yang diambilnya. Penjelasan ini disampaikan oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana, melalui Kasi Propam, AKP Adi Suriyono, pada Rabu, 3 Juni 2026. Pemeriksaan ini berlangsung di ruangan Subbid Paminal Propam Polda Aceh.

“Aiptu ZK berperan sebagai pemohon penangguhan bagi YS dan ND, yang sebelumnya telah diamankan oleh Satpol PP dan WH Banda Aceh,” jelas AKP Adi Suriyono. Ia menambahkan bahwa tindakan ini memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah semua prosedur yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses Permohonan Penangguhan

AKP Adi mengungkapkan bahwa YS meminta bantuan kepada Aiptu ZK untuk memproses penangguhan penahanan. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kedekatan dengan Hari Raya Idul Adha, dan YS mengklaim telah memenuhi syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun Jinayat Aceh yang diajukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

• Penangguhan penahanan dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
• Permohonan ini harus memenuhi kriteria tertentu sesuai hukum yang ada.
• Pemeriksaan terus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik.
• Jika ditemukan pelanggaran, tindakan disiplin akan diambil.
• Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan kejelasan terkait insiden ini.

Walaupun penangguhan telah diberikan, Aiptu ZK tetap menjalani pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambilnya sesuai dengan ketentuan serta kode etik profesi kepolisian. Apabila ada pelanggaran yang terdeteksi, maka pihak berwenang akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kasus Khalwat yang Menghebohkan

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah YS dan ND ditangkap oleh tim gabungan Satpol PP dan WH Banda Aceh di sebuah hotel bintang tiga di Peunayong. Penangkapan tersebut dilaksanakan dalam operasi yang berlangsung pada dini hari.

Menyusul penangkapan, video dan gambar operasi tersebut menjadi viral di media sosial, menambah sorotan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menegakkan syariat Islam di Aceh.

Status Tersangka dan Penangguhan Penahanan

M Rizal, Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, mengonfirmasi bahwa YS, yang juga dikenal sebagai Pale, berusia 33 tahun, kini berstatus sebagai tersangka. Namun, ia tidak ditahan karena telah mendapatkan penangguhan penahanan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara jinayat.

“Meskipun sudah berstatus tersangka, penangguhan penahanan tetap diberlakukan,” ungkap Rizal ketika dihubungi. Ia menegaskan bahwa walaupun tersangka tidak dalam tahanan, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Detail Penangkapan dan Barang Bukti

Penangkapan ini terjadi pada Minggu, 24 Mei 2026, saat petugas melakukan razia di sebuah hotel di kawasan Peunayong. YS ditangkap bersama seorang wanita berinisial ND (41), dan keduanya dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran syariat Islam berupa khalwat.

Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti penting, termasuk:

• Beberapa unit telepon genggam.
• Kartu identitas.
• Surat izin mengemudi.
• Satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam.

Profil Tersangka

Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa YS adalah warga Aceh Besar, yang telah berstatus menikah. Sementara itu, ND diketahui berasal dari Kabupaten Aceh Barat. Keduanya diduga baru saja tiba dari Meulaboh dan singgah di Banda Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke Aceh Timur.

Dengan adanya penangguhan penahanan ini, proses hukum terhadap YS dan ND tetap berlanjut sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Qanun Jinayat Aceh. Pihak berwenang akan terus memantau perkembangan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran Aiptu ZK dalam Penangguhan

Peran yang diambil oleh Aiptu ZK dalam hal ini tidak dapat diabaikan. Sebagai seorang anggota kepolisian, tindakan yang diambilnya memerlukan pertanggungjawaban yang tinggi. Oleh karena itu, pemeriksaan oleh Propam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar kode etik dan standar operasional yang ada.

Proses ini juga menjadi sinyal bahwa meskipun ada penangguhan, integritas dan kredibilitas aparat penegak hukum harus tetap terjaga. Setiap tindakan yang diambil harus berada dalam koridor hukum yang jelas dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan.

Implikasi Sosial dan Hukum

Kasus ini bukan hanya menyoroti masalah individual, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam masyarakat. Penegakan syariat Islam di Aceh seringkali menimbulkan perdebatan dan kontroversi, terutama terkait dengan penegakan hukum yang dianggap tegas namun terkadang tidak konsisten.

Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk mendukung proses hukum yang transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak hanya berdasarkan pada kepentingan tertentu, tetapi berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebenaran.

Tindak Lanjut dan Harapan

Kepolisian dan Satpol PP diharapkan dapat bekerja sama secara efektif untuk menangani kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang ada. Diharapkan juga bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama dalam hal penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Ke depan, diharapkan agar proses pemeriksaan dan penanganan kasus ini berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat juga perlu terus diajak untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik dan lebih adil.